Gambaran Umum Kantor Kelurahan Bende Kota Kendari

A. Gambaran Umum Kantor Kelurahan Bende
1. Sejarah Terbentuknya
Kelurahan Bende merupakan pemekaran dari Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 379 Tanggal 30 Juni Tahun 1997. Awal berdirinya Kelurahan Bende termasuk dalam kecamatan mandonga namun pada tanggal 23 Desember 1997 dialihkan menjadi wilayah Kecamatan Kadia. Keputusan ini diambil dengan tujuan untuk mempermudah pelayanan masyarakat. Sejak tahun 1997 sampai sekarang, mekanisme pemerintahan kelurahan Bende telah dipimpin oleh 2 orang lurah yaitu bapak Abd. Rifai sebagai Kepala Kelurahan Bende yang pertama, dan Bapak Drs. Nasarudin Saud sebagai Kepala Kelurahan Bende yang kedua.
Kantor kelurahan Bende memiliki luas wilayah 300 Ha, dan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 4193 jiwa, yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 2105 jiwa dan perempuan sebanyak 2088 jiwa, dan jumlah KK di Kelurahan Bende sebanyak 2,421, dan mempunyai RW Sebanyak 9 dan RT 40.
Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat pada umumnya dikelurahan Bende mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam, terutama mata pencaharian yang berkaitan dengan sektor informal yaitu sebagai Petani, Pegawai negeri, Pedagang dan lain-lain.

2. Keadaan Geografis
a. Luas dan Letak Wilayah
Kelurahan Bende merupakan salah satu Kelurahan yang terletak dalam wilayah Kecamatan Kadia. Kelurahan Bende terletak diselatan ibu kota Kecamatan Kadia, jarak dari pusat pemerintahann Kecamatan adalah 6 Km dan jarak dari pusat pemerintahan Kota Kendari adalah 1 Km. Secara administratif Kelurahan Bende memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Korumba
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Wowawanggu dan Anaiwoi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pondambea dan Kelurahan Bende
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Lalolara
b. Keadaan Iklim
Kelurahan Bende memiliki Iklim Tropis dengan suhu udara rata-rata berkisar 29˚C dengan suhu maksimum berkisar 33˚C. Pada bulan April-Oktober dengan curah hujan yang cukup tinggi, sedangkan pada bulan November-Maret curah hujan rendah dengan rata-rata berkisar 13,4 mm.
3. Karakteristik Responden
Dalam upaya mencapai tujuan yang optimal kedudukan unsur personil selaku sumber daya manusia sangat strategis, karena unsur personil (pegawai) adalah merupakan pelaku dan pengelola segenap rencana dan program kerja organisasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa keadaan pegawai pada Kantor Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari mempunyai jumlah pegawai 23 orang.
Untuk mengetahui lebih jelas pegawai Kantor Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, berikut ini penulis menyajikan data mengenai rincian pegawai menurut tingkat pendidikan dan golongan pegawai. Pegawai Kantor Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari menurut tingkat pendidikan pada tabel berikut ini :
Tabel 2. Keadaan Pegawai Kantor Kelurahan Bende Menurut Tingkat Pendidikan.
No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase(%)
1.
2. SLTA/Sederajat
Sarjana (S1) 13
10 56,52
44,48
Jumlah 23 100
Sumber data : Kantor Kelurahan Bende, Tahun 2010
Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai pada kantor kelurahan Bende tidak terdapat lagi pegawai yang memiliki tingkat pendidikan SD dan SLTP, ini menujukkan bahwa rata-rata pegawai dikantor kelurahan Bende sudah memiliki tingkat pendidikan yang belum memadai, dimana pada tingkat pendidikan SLTA/Sederajat sebanyak 13 orang (56,52%)sedangkan sarjana (S1) sebanyak 10 orang (44,48%).
Dilihat dari pangkat / golongan, pegawai Kantor Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari nampak pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Keadaan Kantor Kelurahan Bende menurut pembagian golongan kepangkatan.
No Tingkat Golongan Jumlah Persentase (%)
1.
2. III
II 7
16 31,43
69,57

Jumlah 23 100
Sumber Data : Kantor Kelurahan Bende, Tahun 2009
Pada tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar pegawai dikantor Kelurahan Bende adalah pegawai negeri sebanyak 10 orang yang jika dilihat dari klasipikasi golongan , yaitu golongan III sebanyak 6 orang dan golongan II sebanyak 2 orang, dan golongan I sebanyak 2 orang. Tersedianya sarana yang memadai merupakan komponen dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab dari kantor tersebut.
Keadaan Pegawai Kantor Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari menurut jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Kantor Kelurahan Bende Menurut Jumlahnya Tahun 2010.
No Satuan / Unit Kerja Jumlah Pegawai Persentase (%)
1
2
3
4
5
6
7 Kepala kelurahan
Sekretaris
Kasi pemerintahan
Kasi administrasi umum
Kasi pengolahan data
Kasi trantib
Staf 1
1
1
1
1
1
17 4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
73,91
Jumlah 23 100
Sumber data : Kantor Kelurahan Bende, Tahun 2010
Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kantor kelurahan Bende adalah seperti yang tertera pada tabel berikut ini :


Tabel 5. Sarana dan prasarana kantor kelurahan Bende
No Sarana dan prasarana Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Gedung kantor
Gedung pertemuan
Komputer
Printer
Meja komputer
Mesin ketik
Lemari Arsip
Kursi kerja/pertemuan 1
1
1
2
1
4
2
20
Sumber data : Kantor Kelurahan Bende, Tahun 2010
Dari tabel diatas tampak bahwa dukungan sarana dan prasarana kerja yang tersedia kurang memadai, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintahan daerah, karena tersedianya sarana dan prasarana merupakan faktor yang cukup penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas para pegawai dengan demikian faktor ketersediaan sarana dan prasarana dapat mempengaruhi kinerja aparat dalam melaksanakan tugas-tugasnya. (Wawancara dengan Kepala Kelurahan Bende Oktober 2010 ).
4. Struktur Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan Bende
Struktur organisasi adalah gambaran yang menunjukkan hubungan tugas/pekerjaan dalam suatu organisasi yang mengatur batas, wewenang dan tanggung jawab dalam setiap unit organisasi. Adapun susunan organisasi dan tata keja Kantor Kelurahan Bende adalah terlampir.
Berdasarkan tentang susunan organisasi dan tata kerja kantor kelurahan Bende kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, bahwa tugas dan pungsi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kelurahan Bende
Kelurahan Bende adalah merupakan pelaksana tugas tertentu pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekertaris daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut kepala kantor kelurahan mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan keterampilan kerja aparat kelurahan.
b. Pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat.
c. Pelaksanan Disiplin kerja aparat.
2. Sekertaris
Sekertaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor dibidang penyusunan rencana dan program evaluasi dan pelaporan, surat menyurat, dan kearsipan yang berhubungan dengan pelayanan kelurahan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas sekertaris mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kantor.
b. Pelaksanaan urusan dokumentasi, pelayanan hubungan masyarakat dan rumah tangga.
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor.
3. Kepala seksi pemerintahan.
Kepala seksi pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pemerintahan dan memberikan pembinaan pemerintahan dilingkungan kelurahan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi:
a. Mengumpulkan, mengelola data dibidang pemerintahan.
b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan lingkungan dan masyarakat.
c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan.
d. Membantu pelaksaan tugas-tugas dibidang pajak bumi dan bangunan (PBB).
e. Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan.
f. Membantu pelaksanaan dan pengawasan pemilihan umum (Pemilu).
g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemeritahan.
4. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan.
Kepala seksi pengolahan data dan pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data kepegawaian, keuangan, pembagunan dan melaksanakan pelaporan, serta melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas kepala seksi pengolahan data dan pelaporan mempunyai fungsi :
a. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pelayanan umum.
b. Melakukan pelaporan data kepegawaian, keuangan mapun pembangunan.
c. Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan dan pendidikan masyarakat.
d. Membantu pelaksanaan pengolahan data-data administrasi kelurahan mapun data-data kegiatan pembangunan.
e. Membantu pengawasan terhadap bantuan kepada masyarakat akibat bencana alam dan lain-lainnya.
5. Kepala Seksi Trantib
Kepala seksi trantib mempunyai tugas melakukan pembinaan dan ketentraman serta ketertiban wilayah dan lingkungan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas kepala seksi Trantib mempunyai tugas :
a. Mengumpulkan dan mengolah dibidang ketentraman dan ketertiban.
b. Melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
c. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang ketenteraman dan ketertiban.
d. Membantu dan mengusahakan kengiatan yang berkaitan dengan kerukunan warga.
e. Membantu penyelenggaraan administrasi pertahanan sipil.
f. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kebersihan, keindahan di wilayah lingkungan.
6. Kepala Seksi Administrasi Umum dan Pembangunan
Kepala Seksi Administrasi Umum dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan kegiatan adminitrasi kelurahan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kehidupan perekonomian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Seksi Administrasi Umum dan Pembangunan mempunyai fungsi :
a. Penyusuna admnistrasi kelurahan dibidang pembangunan
b. Penyusunan program pembangunan masyarakat.
c. Penyusunan program pembinaan masyarakat.
d. Penyusunan program dan lingkungan hidup.

B. Pelaksanaan Koordinasi di Kelurahan Bende
Sebagai salah satu fungsi admnistrasi, koordinasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk memudahkan tercapainya tujuan organisasi. Koordinasi yang baik akan mengakibatkan terlaksananya tugas-tugas organisasi secara efisien dan efektif. Koordinasi adalah akibat logis dari adanya prinsip pembagian tugas, dimana setiap satuan unit kerja hanyalah melaksanakan sebagian tugas pokok organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil yang lebih baik diperlukan kerja sama antar astuan kerja organisasi. Adapun pelaksanan koordinasi dalam penelitian ini akan dibahas mengenai koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal.
a. Koordinasi vertikal
Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini mencakup kesatuan tindakan, pemahaman prosedur kerja, penyelesaian konflik, pelaksanaan tugas, peningkatan kerja sama, dan peningkatan produktivitas kerja. Koordinasi vertikal yaitu mengkoordinasikan kegiatan individu dan kelompok sepanjang hirarki kewenangan.
Lurah selaku pimpinan pada Kantor Kelurahan Bende senantiasa mengkoordinasikan segenap kegiatan pembangunan maupun pelayan kepada masyarakat pada setiap unit pada Kantor Kelurahan Bende, dengan demikian pimpinan kelurahan Bende mengharapkan adanya kesatuan tindakan dari pegawai pada setiap unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan mapun kegiatan pelayanan sipil pada Kelurahan Bende. Berbagai program pembangunan dan pelayanan sipil yang senantiasa di koordinasikan pimpinan Kantor Kelurahan Bende kepada para pegawai berupa berbagai kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik seperti penataan lingkungan, perbaikan jalan, penataan kebersihan lingkungan, pelaksanaan kegiatan keagamaan, dibidang pelayanan sipil berupa penyatuan standar pelayanan KTP, Kartu Keluarga, berbagai surat keterangan, serta mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja.
Adapun Tanggapan Responden Tentang Pengarahan Yang Dilakukan Oleh Atasan Terhadap Bawahan Pada Kantor Kelurahan Bende dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 6. Tanggapan Responden Tentang Pengarahan Yang Dilakukan Oleh Atasan Terhadap Bawahan Pada Kantor Kelurahan Bende.
No Tanggapan Responden Jumlah Persentase (%)
1.
2.
3. Baik
Kurang Baik
Tidak Baik 15
8
- 65,21
34,78
-
Jumlah 23 100
Sumber Data : Data Olah Kuisioner, Tahun 2010
Berdasarkan data yang ada, tampak bahwa responden yang mengatakan pelaksanaan koordinasi vertikal yang dilakukan pimpinan kantor kelurahan Bende dalam pelaksanan program-program kerja dibidang pembangunan maupun program pelayanan sipil dalam kategori baik, dimana sebanyak 15 orang responden (65,21%), menyatakan bahwa pelaksanan koordinasi vertikal yang dilakukan oleh lurah selaku pimpinan pada Kantor Kelurahan Bende adalah baik, dengan alasan bahwa lurah senantiasa memberikan arahan kepada setiap pegawai mengenai program pembangunan yang akan dilaksanakan pada Kelurahan Bende selain itu lurah juga selalu mengarahan para bawahan dalam pemberian pelayan kepada masyarakat agar senantiasa dilakukan secara prosedur, dan bila terdapat perubahan terhadap prosedur pelayanan akan segera di beritahukan kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas tidak terhambat.
Sedangkan sebanyak 8 orang responden (34,78%) menyatakan koordinasi vertikal yang dilakukan pimpinan Kelurahan Bende kurang baik dalam artian lurah kurang maksimal dalam mengkoodikasikan berbagai program pembangunan maupun program pelayanan kepada masyarakat sehingga banyak pegawai yang tidak memahami mekanisme program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kelurahan Bende, responden menyatakan demikian dengan alasan bahwa mereka tidak puas dengan pengarahan yang dilakukan pimpinan mengenai berbagai program pembangunan yang disampaikan lurah selaku pimpinan kantor kelurahan Bende, sehingga para pegawai tidak dapat bekerja secara maksimal dan hasil kerja yang mereka laksanakan dirasakan kurang memuaskan disebabkan oleh kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Lurah.
Berikut tanggapan responden mengenai pemberian sejumlah pekerjaan oleh atasan terhadap bahahan pada Kantor Kelurahan Bende dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 7. Responden Mengenai Pemberian Sejumlah Pekerjaan Oleh Atasan Terhadap Bahahan Pada Kantor Kelurahan Bende
No Tanggapan Responden Jumlah Persentase (%)
1.
2.
3. Baik
Kurang Baik
Tidak Baik 17
6
- 73,91
26,09
-
Jumlah 23 100
Sumber Data : Data Olah Kuisioner, Tahun 2010
Adapun tanggapan responden mengenai pelaksanaan koordinasi vertical berupa pemberian sejumlah pekerjaan yang dilakukan pimpinan kepada para pegawai Kantor Kelurahan Bende dalam pelaksaan programm- program kerja dibidang pembangunan maupun pelayanan sipil dalam ketegori baik, yaitu sebanyak 17 responden (73,91 %) menyatakan bahwa pelaksanaan koordinasi vertikal berupa pemberian sejumlah pekerjaan yang dilakukan pimpinan kepada bawahan yang dilakukan lurah selaku pimpinan pada Kantor Kelurahan Bende adalah baik, dengan alasan bahwa lurah senantiasa memberikan pekerjaan kepada para bawahan agar para bawahan terbiasa mengerjakan berbagai pekerjaan yang sehubungan dengan pekasanaan program kerja pembangunan yang dilaksanakan oleh pimpinan sehingga sewaktu-waktu pimpinan tidak berada di tempat pegawai dapat tetap bekerja dengan baik.
Sedangkan sebabyak 6 responden menyatakan bahwa pelaksanaan koordinasi vertical berupa pemberian sejumlah pekerjaan yang dilakukan pimpinan kepada bawahan yang dilakukan lurah selaku pimpinan pada Kantor Kelurahan Bende adalah kurang baik, dalam artian lurah kurang maksimal dalam memberikan pekerjaan kepada pegawainya mengenai pelaksanaan program kerja yang direncanakannya sehingga ketika pimpinan tidak ada, para pegawai tidak dapat bekerja dengan baik serta pegawai banyak yang ridak memahami mekanisme program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kelurahan Bende.
‘’Hasil wawancara dengan Ketua RW 01 Kelurahan Bende Bapak Muh. Yusuf diketahui bahwa lurah selaku pimpinan di Kantor Kelurahan Bende senantiasa melaksanakan koordinasi secara vertikal kepada setiap unit kerja pada Kantor Kelurahan Bende, berbagai program kerja maupun program pemabangunan senantisa pimpinan koordinasikan kepada para bawahan, sehingga pada pelaksanaan program kerja maupun program pembangunan tersebut di lapangan dapat dipahami dan dilaksanan oleh para pegawai dengan penuh tanggung jawab serta meminimalisir adanya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas para pegawai dalam melaksanakan berbagai program kerja maupun program pembangunan. (Wawancara, 12 Oktober 2010)’’.

Sesuai dengan penjelasan tabel dan hasil wawancara diatas dapatlah diketahui bahwa pelaksanaan koordinasi vertikal yang dilakukan oleh lurah selaku pimpinan pada Kantor Kelurahan Bende telah terlaksana dengan baik hal ini ditinjau dari pengarahan dan penyampaian berbagai program kerja pembangunan maupun program pelayanan kepada unit-unit kerja pegawai pada Kantor Kelurahan Bende, sehingga pada pelaksanaan program kerja maupun program pembangunan tersebut di lapangan dapat dipahami dan dilaksanan oleh para pegawai dengan penuh tanggung jawab serta meminimalisir adanya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas para pegawai dalam melaksanakan berbagai program kerja maupun program pembangunan.
b. Koordinasi horizontal
Koordinasi horizontal yaitu segenap tindakan-tindakan atau kegiatan kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh para pegawai terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat. Koordinasi horizontal dapat dilakukan oleh para pegawai pada tingkatan yang sama dalam organisasi.
Para pegawai pada Kantor Kelurahan Bende senantiasa saling berkoordinasi secara horizontal pada tiap-tiap unit kerja yang masih berhubungan bidang tugas dan pekerjaan mereka, para pegawai pada Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan senantiasa berkoordinasi secara horizontal dengan para pegawai pada Seksi Administrasi Umum dan Pembangunan karena kedua unit kerja ini masih saling berhubungan dalam bidang pekerjaannya, bila terdapat perubahan data pada Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan baik itu data kepegawaian maupun data pelayanan sipil dan data pembangunan maka akan dilaporkan pada Seksi Administrasi Umum Dan Pembangunan, begitupun dengan unit-unit kerja yang lainnya akan senantiasa saling berkoordinasi secara horizontal, sehingga pelaksanaan pekerjaan pegawai pada unit- unit kerja tersebut akan senantisa lancar.
Adapun tanggapan responden mengenai pengarahan terhadap sesama pegawai oleh atasan pada Kantor Kelurahan Bende dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 8. Tanggapan Responden Tentang Pengarahan Terhadap Sesame Pegawai Oleh Atasan Pada Kantor Kelurahan Bende
No Tanggapan Responden Jumlah Persentase (%)
1.
2.
3. Baik
Kurang Baik
Tidak Baik 18
5
- 78,26
21,74
-
Jumlah 23 100
Sumber Data : Data Olah Kuisioner, Tahun 2010
Berdasarkan data diatas, tampak bahwa responden yang mengatakan pelaksanaan koordinasi horizontal yang dilakukan para pegawai atau unit-unit kerja pada Kantor Kelurahan Bende dalam pelaksanan program-program kerja dibidang pembangunan maupun program pelayanan sipil dalam kategori baik, dimana sebanyak 18 orang responden (78,26%), menyatakan bahwa pelaksanan koordinasi horizontal yang dilakukan oleh para pegawai pada masing-masing unit kerja pada Kantor Kelurahan Bende adalah baik, dengan alasan bahwa para pegawai saling memberikan pengarahan tetang pelaksanaan tugas dan pekerjaan serta senantiasa melakukan koordinasi tentang penyatuan segenap kegiatan pada setiap satuan tugas pada Kelurahan Bende sehingga pelaksanaan tugas para pegawai dapat berjalan dengan baik.
Sedangkan sebanyak 5 orang responden (21,74%) menyatakan koordinasi horizontal yang dilakukan oleh para pegawai pada masing-masing unit kerja pada Kantor Kelurahan Bende adalah kurang baik dalam artian para pegawai pada setiap unit kerja pada Kantor Kelurahan Bende kurang maksimal dalam mengkoodikasikan berbagai pelaksanaan tugas dan pekerjaan, sehingga kurang adanya penyatuan pekerjaan pada tiap satuan tugas yang kemudian berakibat pada kurang maksimalnya penyelesaian berbagai pekerjaan baik yang sehubungan dengan pelaksanaan tugas dibidang keadministrasian maupun tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat.
Selanjutnya tanggapan responden mengenai penyatuan kegiatan pada tiap unit tugas pada Kantor Kelurahan Bende dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 9. Tanggapan Responden Tentang Penyatuan Kegiatan Pada Tiap Unit Tugas Pada Kantor Kelurahan Bende
No Tanggapan Responden Jumlah Persentase (%)
1.
2.
3. Baik
Kurang Baik
Tidak Baik 14
9
- 80,87
39,13
-
Jumlah 23 100
Sumber Data : Data Olah Kuisioner, Tahun 2010
Adapun tanggapan responden mengenai pelaksanaan koordinasi horizontal berupa penyatuan setiap unit kegiatan pada tiap satuan tugas yang dilakukan oleh para pegawai pada Kantor Keluraha Bende dalam pelaksanan program-program kerja dibidang pembangunan maupun program pelayanan sipil dalam kategori baik, dimana sebanyak 14 orang responden (60,86 %), menyatakan bahwa pelaksanan koordinasi horizontal berupa penyatuan setiap unit kegiatan pada tiap satuan tugas yang dilakukan oleh para pegawai pada Kantor Kelurahan Bende adalah baik, dengan alasan bahwa para pegawai saling berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan serta senantiasa melakukan koordinasi tentang penyatuan segenap kegiatan/pekerjaan pada setiap satuan tugas yang terkait pada Kelurahan Bende sehingga pelaksanaan tugas para pegawai dapat berjalan dengan baik.
Sedangkan sebanyak 9 orang responden (39,13 %) menyatakan bahwa pelaksanan koordinasi horizontal berupa penyatuan setiap unit kegiatan pada tiap satuan tugas yang dilakukan oleh para pegawai pada Kantor Keluraha Bende adalah kurang baik, dalam artian para pegawai masih kurang saling berkoordinasi dalam penyatuan segenap kegiatan atau pekerjaan pada stiap satuan tugas yang terkait pada Kelurahan Bende sehingga terdapat pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang sudah tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur kerja sehingga para pegawai sering mendapat teguran dari pimpinan atas terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
‘’Hasil wawancara dengan Ketua RW 03 Kelurahan Bende Bapak La Rahadi diketahui bahwa para pegawai pada Kantor Kelurahan Bende senantiasa berkoordinasi dalam melaksanakan maupun menyelesaiakan pekerjaan baik pekerjaan dibidang keadministrasian maupun pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Koordinasi horizontal yang dilakukan para pegawai pada setiap unit kerja pada Kantor Kelurahan Bende berupa pengarahan tetnag pelakasanaan program kerja kelurahan baik program pembangunan maupun program kerja tentang pelayanan sipil, dengan demikian pelaksanan dan penyelesaian pekerjaan para pegawai dapat terlaksana dengan baik (Wawancara, 12 Oktober 2010)’’.

Sesuai dengan penjelasan tabel dan hasil wawancara diatas dapatlah diketahui bahwa pelaksanaan koordinasi horizontal yang dilakukan oleh para pegawai pada setiap satuan tugas pada Kantor Kelurahan Bende telah terlaksana dengan baik hal ini ditinjau dari pengarahan yang dilakukan oleh sesama pegawai pada satu satuan tugas maupun satuan tugas yang berbeda yang masih memiliki hubungan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Dengan adanya koordinasi antara para pegawai pada Kantor Kelurahan Bende sehingga pelaksanaan tugas keadministrian pemerintah kelurahan, tugas pelaksanaan pembangunan serta tugas dibidang pelayanan sipil dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik.

C. Pelaksanaan Pembangunan Pada Kelurahan Bende
Pelaksanaan pembangunan merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan untuk menjami tercapainya kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah mutlak dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah didasarkan pada pelaksanaan pembangunan secara fisik maupun pembangunan non fisik, pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik harus didasrkan pada data informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Pelaksanaan pembangunan pada kelurahan bende dalam penelitian ini akan ditinjau dari segi pembangunan fisik maupun pembangunan non fisikn yaitu sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Pembanguanan fisik
Pelaksanaan pembangunan fisik pada suatu daerah mutlak dilakukan karena keberhasilan penyediaan dan perbaikan pada suatu daerah akan dilihat dari seberapa banyak sarana dan prasarana fisik yang tersedia pada daerah tersebut, makin banyak prasarana dan sarana fisik yang tersedia, maka semakin baik pula tingkat penyediaan dan perbaikan yang ada pada daerah tersebut. Dimensi pelaksanaan pembangunan fisik pada Kelurahan Bende meliputi pembangunan prasarana jalan umum (jalan setapak, pembangunan jembatan) dan penataan lingkungan pemukimam masyarakat (pembuatan tempat sampah umum, perbaikan saluran drainase/selokan dilingkungan pemukiman).
Pelaksanaa pemabagunan fisik pada Kelurahan Bende dirasakan sangat besar manfaatnya bagi masyarakat, seperti pembuatan jalan setapak yang menggunakan aspal beton sangat besar manfaatnya karena memperlancar aktifitas keseharian masyarakat. Selain itu dengan penataan lingkungan seperti penyediaan tempat sampah umum, masyarakat tidak lagi membuang sampah pada sembarang tempat sehingga lingkungan pemukiman masyarakat di kelurahan bende menjadi bersih dan sehat dan dengan adanya perbaikan drainase/selokan maka lingkungan pemukiman masyarakat tidak akan mudah mengalami kebanjiran pada musim hujan karena air hujan yang mengalir ke saluran drainase/selokan dilingkungan pemukiman akan mengalir dengan lancar dan tidak tersumbat lagi.
Adapun tanggapan responden mengenai pelaksanaan pembangunan fisik pada Kelurahan Bende dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 10. Tanggapan Responden pelaksanaan pembangunan fisik Pada Kantor Kelurahan Bende.
No Tanggapan Responden Jumlah Persentase (%)
1.
2.
3. Baik
Kurang Baik
Tidak Baik 16
7
- 69,57
30,43
-
Jumlah 23 100
Sumber Data : Data Olah Kuisioner, Tahun 2010
Berdasarkan data diatas, tampak bahwa responden yang mengatakan pelaksanaan pembangunan fisik pada Kelurahan Bende dalam kategori baik, dimana sebanyak 16 orang responden (69,57%), menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan fisik pada Kelurahan Bende adalah baik, dengan alasan bahwa pelaksanan pembangunan fisik berupa pembangunan prasarana jalan umum dan penataan lingkungan pemukiman masyarakat telah terlaksana dengan baik, untuk pembangunan jalan umum telah dibangun jalan setapak dengan spal beton sehingga kalau hujan jalan-jalan di kelurahan bende tidak lagi becek sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktifitasnya dengan lancar, selain itu telah disediakan banyak tempat pembuangan sampah umum sehingga masyarakat tidak lagi membuang sampah-sampah rumah tangganya ke sembarang tempat. Dengan penataan lingkungan pemukiman di kelurahan bende menjadikan lingkungan pemukiman di kelurahan ini bersih dan sehat.
Sedangkan sebanyak 7 orang responden (30,43%) menyatakan pelaksanaan pembangunan fisik pada Kelurahan Bende adalah kurang baik, dengan alasan bahwa pelaksanan pembangunan fisik berupa pembangunan prasarana jalan umum dan penataan lingkungan pemukiman masyarakat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, dimana masih adanya beberapa tempat yang jalannya masih rusak sehingga bila musim penghujan tiba jalan-jalan tersebut menjadi becek dan licin sehingga mengganggu aktifitas masyarakat, disamping itu masih adanya masih adanya masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya seperti membuang sampah rumah tangga ke saluran air sehingga menyebabkan saluran air tersumbat dan bila musim penghujan tiba bisa mengakibatkan banjir dibeberapa tempat di lingkungan Kelurahan Bende.
‘’Hasil wawancara dengan Ketua RW 02 Kel. Bende Bapak Abd. Rajab diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan fisik pada Kelurahan Bende telah terlaksana dengan baik dimana telah dilakukan pembangunan prasarana jalan umum sperti jalan setapak yang berspal beton dan pembuatan tempat sampah umum masyarakat sehingga masyarakat dapat menjaga keberishan lingkungannya dengan membuang samapah pada pada tempat pembuangan samapah yang telah disediakan. Sehingg amnejdikan lingkungan kelurahan bende menjadi bersih dan sehat serta mengurangi terjadinya resiko banjir pada musim penghujan (Wawancara, 12 Oktober 2010)’’.

Sesuai dengan penjelasan tabel dan hasil wawancara diatas dapatlah diketahui bahwa bahwa pelaksanaan pembangunan fisik telah terlaksana dengan baik hal ini ditinjau dari telah dibangunnya sarana jalan umum yang mengunakan aspal beton yang memungkinkan masyarakat dapat menjalankan aktifitas kesehariaanya dengan lancar dan telah dilakukan penataan lingkungan pemukiman dengan baik dengan menyediakan tempat sampah umum diberbagai tempat pada kelurahan bende yang memungkinkan masyarakat membuang sampah pada tempatnya dan tidak lagi membuang sampah disembarang tempat yang dapat membuat lingkungan pemukiman menjadi kotor dan tidak sehat.
2. Pelaksanaan pembangunan non fisik
Salah satu bentuk pelaksanaan pembangunan pada Kelurahan Bende adalah pembangunan non fisik yang terfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan dan pembinaan mental spritual masyarakat. Adapun pembangunan non fisik pada Kelurahan bende akan diuraikan sebagai berikut.
a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Kebersihan Lingkungan
Kebersihan lingkungan merupakan salah satu faktor untuk menilai kemajuan pembangunan disuatu daerah, semakin baik kebersihan lingkungan disuatu daerah maka semakin baik pula pola pembanguna di daerah tersebut. Hal inilah yang di upayakan pada Kelurahan Bende, apa lagi mengingat wilayah kelurahan bende berada di pusat Kota Kendari yang mana Kota Kendari sebagai salah satu kota di Propinsi Sulawesi Tenggara yang mencanangkan meraih penghargaan Adipura. Untuk itulah pemerintah Kelurahan Bende berupaya menjaga kebersihan lingkungannya dengan berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
Sebgai salah satu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungannya, pemerintah Kelurahan Bende senantiasa melakukan penyuluhan tentang perlunya menjaga kebersihan lingkungan masyarakat, penyuluhan ini sering dirangkaikan dengan pemberian pelatihan menjaga kebersihan pelatihan selain itu juga sering dilakukan gotong royong membersihkan lingkungan pemukiman masyarakat yang dilakukan setiap minggu, dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungannya.
Adapun tanggapan responden mengenai peningkatan kesadaran masyarakat menjaga kebersihan pada Kelurahan Bende dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 11. Tanggapan Responden Peningkatan Kesadaran Masyarakat Menjaga Kebersihan pada Kelurahan Bende.
No Tanggapan Responden Jumlah Persentase (%)
1.
2.
3. Baik
Kurang Baik
Tidak Baik 15
8
- 65,22
34,78
-
Jumlah 23 100
Sumber Data : Data Olah Kuisioner, Tahun 2010
Berdasarkan data diatas, tampak bahwa responden yang mengatakan peningkatan kesadaran masyarakat menjaga kebersihan pada Kelurahan Bende dalam kategori baik, dimana sebanyak 15 orang responden (62,22%), menyatakan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat menjaga kebersihan pada Kelurahan Bende adalah baik, dengan alasan bahwa pemerintah Kelurahan Bende senatiasa melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan melakukan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kepada masyarakat yang dilaksanakan setiap dua bulan sekali, kegiatan ini dirangkaikan dengan pemberian pelatihan menjaga kebersihan lingkungan kepada masyarakat, disamping itu untuk menjaga agar kebersihan lingkungan di Kelurahan Bende tetap terjaga maka pemerintah Kelurahan Bende bersama masyarakat senantiasa bergotong royong dalam membersihkan lingkungannya setiap minggu.
Sedangkan sebanyak 8 orang responden (34,78%) menyatakan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan pada Kelurahan Bende adalah kurang baik, dengan alasan bahwa masyarakat masih saja kurang sadar dalam menjaga kebersihan lingkungannya padahal pemerintah Kelurahan Bende telah meklakukan berbagai penyuluhan mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi masyarakat masih saja ada yang membuang sampah rumah tangganya tidak pada tempatnya, sehingga hal ini tetntunya akan mengagangu terciptanya lingkungan Kelurahan Bende yang sehat dan bersih.
‘’Hasil wawancara dengan Ketua RW 05 Kel. Bende Bapak Abd. Rahman diketahui bahwa upaya peningkatan kesadaran masyarakat menjaga kebersihan pada Kelurahan Bende telah dilakukan oleh apparat pemerintah Kelurahan Bende dengan jalan melakukan berbagai penyuluhan mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, sebgai tindak lanjut dari upaya penyuluhan tersebut pemerintah kelurahan bende bersama masyarakat melakukan kerja bakti dalam membersihkan lingkungannya setiap minggu, dengan demikian masyarakat dapat meningkatkan kedarannya dalam menjaga kebersihan lingkungan pemukimannya (Wawancara, 12 Oktober 2010)’’.

Sesuai dengan penjelasan tabel dan hasil wawancara diatas dapatlah diketahui bahwa bahwa upaya peningkatan kedaran masyarakat dalam menjaga keberihan lingkungannya telah dilakukan oleh aparat pemerintah Kelurahan Bende dengan jalan mengadakan penyuluhan keberihan kepada masyarakat yang dirangkaiakan dengan pelatihan kepada masyarakat mengenai upaya menjaga kebersihan lingkungan secara benar, disamping itu pemerintah Kelurahan Bende bersama-sama masyarakat dikelurahana ini senantiasa bekerja bakti setiap minggunya dalam menjaga kebersihan lingkungannya.
b. Pembinaan Mental Spritual Masyarakat
Pembinaan mental spritual masyarakat merupakan salah satu kebutuhan penting masyarakat, karena terkait dengan sikap mental masyarakat dalam menjalankan keyakinannya dan menjaga hubungan dengan sesamanya. Semakin baiknya kepribadian dan mental spiritual seseorang, maka akan semakin diterima oleh masyarakat, sehingga hubungan dan pergaulan dalam masyarakat akan semakin baik pula.
Pembinaan mental spritual masyarakat pada kelurahan bende telah dilakukan dengan baik, hal ini tampak dari rutinnya kegiatan majelis taklim di Kelurahan Bende dalam melakukan kegiatan pengajian di masjid, disamping itu kegiatan rutin lain yang sering dilakukan adalah seringnya dilakukan perlombaan mengaji dan perlombanaan adzan yang dilakukan para remaja masjid dikelurahan bende yang diperuntukan pada anak-anak usia sekolah samapai remaja, dengan tujuan memebekali generasi muda di kelurahan bende dengan ilmu agama sehingga diharapkan akan memperbaiki dan meningkatkan mental spiritual generasi muda yang pada akhirnya menjadikan generasi muda dikelurahan bende menjadi generasi yang berakhlak mulia.
Adapun tanggapan responden mengenai pembinaan mental spritual masyarakat pada Kelurahan Bende dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 12. Tanggapan Responden pembinaan mental spritual masyarakat pada Kelurahan Bende.
No Tanggapan Responden Jumlah Persentase (%)
1.
2.
3. Baik
Kurang Baik
Tidak Baik 19
4
- 82,60
17,40
-
Jumlah 23 100
Sumber Data : Data Olah Kuisioner, Tahun 2010
Berdasarkan data diatas, tampak bahwa responden yang mengatakan pembinaan mental spiritual masyarakat pada Kelurahan Bende dalam kategori baik, dimana sebanyak 19 orang responden (82,60%), menyatakan bahwa pembinaan mental spritual masyarakat pada Kelurahan Bende adalah baik, dengan alasan bahwa pemerintah Kelurahan Bende senatiasa melakukan upaya pembinaan mental spritual masyarakat dengan meningkatkan peran majelis taklim dan remaja masjid dalam pembinaan mental spritual masyarakat di Kelurahan Bende, upaya yang dilakukan dengan kegiatan rutin mengadakan pengajian oleh majelis taklim Kelurahan Bende selain itu peningkatan peran remaja masji dalam membina akhlak generasi muda dengan ruti mengadakan kegiatan perlombaaan mengaji maupun perlombaan adzan bagi anak usia sekolah maupun kepada para remaja di Kelurahan Bende, dengan demikian diharapkan mental spritual masyarakt dikelurahan bende akan meningkat.
Sedangkan sebanyak 4 orang responden (17,40%) menyatakan bahwa pembinaan mental spiritual masyarakat pada Kelurahan Bende adalah kurang baik, dengan alasan bahwa masyarakat masih saja kurang proaktif mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kegiatan mengaji yang diadakan oleh majelis taklim maupun remaja masjid di kelurahan bende, untuk itu perlu adanya sikap proaktif dari pemerintah kelurahan bende adalam meningkatkan mental spritual masyarakat dikelurahan bende.
‘’Hasil wawancara dengan Ketua RW 01 Kel. Bende Bapak Muh. Ikhsan diketahui bahwa upaya peningkatan pembinaan mental spritual masyarakat pada Kelurahan Bende telah dilakukan dengan meningkatkan peran aktif remaja masjid dan majelis taklim keluraha bende dalam pembinaan ahlak dan metal spritual masyarakat dengan kegiatan rutin mengadakan pengajian dan perlombaan mengaji maupun adzan kepada generasi muda di kelurahan bende, sehingga harapan kedepannya menjadikan masyarakat dikelurahan bende menjadi masyarakat yang memiliki ahlak dan metal spritual yang baik (Wawancara, 12 Oktober 2010)’’.
Sesuai dengan penjelasan tabel dan hasil wawancara diatas dapatlah diketahui bahwa bahwa upaya pembinaan mental spritual masyarakat pada Kelurahan Bende telah dialakukan dengan baik dengan meningkatkan peran aktif majelis taklim dan remaja masjid di Kelurahan Bende dalam pembinaan mental spritual masyarakat.
(Sumber: Risna. 2011. ADM Fisip Unhalu)

GAMBARAN UMUM KOTA KENDARI

1.1. Keadaan Geografis

Secara umum wilayah Kota Kendari yang mencakup Letak Geografis, Batas Wilayah, Luas Wilayah, Kondisi Tanah, dan Keadaan Iklim.

1.1.1. Letak

Wilayah Kota Kendari dengan ibukotanya Kendari dan sekaligus juga sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Tenggara secara geografis terletak di bagian Selatan Garis Katulistiwa berada di antara 3⁰54’30” -4⁰ 3’11” LS dan membentang dari Barat ke Timur di antara 122⁰ 23’ -122⁰ 39’ BT.

Sepintas tentang letak wilayah Kota Kendari Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Soropia, Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Kendari di kabupaten Konawe, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Moramo dan Kecamatan Konda, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ranomeeto di Kabupaten Konawe Selatan dan Kecamatan Sampara di kabupaten Konawe.

1.1.2. Luas Wilayah

Wilayah Kota Kendari terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Wilayah daratannya sebagian besar terdapat di daratan Pulau Sulawesi mengelilingi Teluk Kendari dan terdapat 1 Pulau yaitu Pulau Bungkutoko. Luas wilayah daratan Kota Kendari 295,89 Km² atau 0,70% dari luas daratan Propinsi Sulawesi Tenggara.

Luas wilayah menurut kecamatan sangat beragam, Kecamatan Poasia merupakan wilayah kecamatan yang paling luas (52,52 Km²), kemudian menyusul Kecamatan Abeli (50,49 Km²), Kecamatan Baruga (41,68 Km²), Kecamatan Mandonga (22,65 Km²), Kecamatan Kendari Barat (21,31 Km²) dan Kecamatan Kendari (14,19 Km²), Kecamatan Puuwatu (42,70 Km²) Kecamatan Kadia (9,97 Km²) Kecamatan Kambu (28,75 Km²) Kecamatan Wua-Wua (11,63 Km²).

3.1.3 Topografi, Geologi dan Iklim

a. Topografi.

Topografi wilayah Kota Kendari pada dasarnya bervariasi antara datar dan berbukit. Daerah datar yang terdapat di bagian Barat dan Selatan Teluk Kendari. Kecamatan Kendari yang terletak di sebelah Utara teluk sebagian besar terdiri dari perbukitan (Pegunungan Nipa-nipa) dengan ketinggian ± 459 M dari permukaan laut, sedangkan ke arah Selatan tingkat kemiringan antara 4% -30%, bagian Barat (Kecamatan Mandonga) dan selatan (Kecamatan Poasia) terdiri dari daerah perbukitan bergelombang rendah dengan kemiringan ke arah Teluk Kendari.

Kondisi tanah Kota Kendari terdiri dari tanah liat bercampur pasir halus dan berbatu diperkirakan berjenis aluvium berwarna cokelat keputihan dan ditutupi Prafesier (batu lempung atau batu apung).

a. Iklim dan Musim

Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, Kota Kendari dikenal 2 (dua) musim, yakni musim kemarau dan musim penghujan. Keadaan musim sangat dipengaruhi oleh arus angin yang bertiup di atas wilayah Kota Kendari.

Sekitar bulan April, arus angin selalu tidak menentu dengan curah hujan yang tidak merata. Musim ini dikenal dengan musim “panca roba”, atau peralihan antara musim hujan dan musim kemarau. Pada bulan Mei sampai dengan Bulan Agustus, angin bertiup dari arah Timur berasal dari Benua Australia yang mengandung uap air. Pada Bulan Agustus sampai dengan Bulan Oktober terjadi musim kemarau. Kemudian pada Bulan November sampai dengan Bulan Maret angin bertiup banyak mengandung uap air yang berasal dari Benua Asia dan Samudera Pasifik, setelah melewati beberapa lautan. Pada bulan-bulan tersebut di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya biasanya terjadi musim hujan. Menurut data yang ada memberikan indikasi bahwa di Kota Kendari Tahun 2007 terjadi 203 hh (hari hujan) dengan curah hujan 3.467 mm.(Kendari dalam angka 2008)

b. Suhu Udara

Suhu udara dipengaruhi oleh berbagai macam faktor perbedaan ketinggian dari permukaan laut, daerah pegunungan dan daerah pesisir mengakibatkan keadaan suhu yang sedikit beda untuk masing-masing tempat dalam suatu wilayah. Secara keseluruhan, wilayah Kota Kendari merupakan daerah bersuhu tropis.

Menurut data yang diperoleh dari Pangkalan Udara Wolter Monginsidi Kendari selama Tahun 2007 suhu udara maksimum 32,25⁰ C dan minimum 21,17⁰ C. Tekanan udara rata-rata 1,009.1 mili bar dengan kelembaban udara rata-rata 77,50%. Kecepatan angin di Kota Kendari selama Tahun 2007 pada umumnya berjalan normal, mencapai 3,75 m/detik.

1.2. Keadaan Penduduk dan Tenaga Kerja

1.2.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kota Kendari pada tahun 2005 sebesar 226.056 jiwa, tahun 2006 sebesar 244.586 jiwa dan tahun 2007 sebesar 251.477 jiwa yang tersebar pada 10(sepuluh) wilayah Kecamatan. Berdasarkan data tersebut di atas, terlihat laju pertumbuhan penduduk Kota Kendari mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan penduduk Kota Kendari tahun 2005–2007 tercatat sebesar 2,82% per tahun.

Untuk laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan, Kecamatan Kendari, Abeli dan Kecamatan Kendari Barat berada di atas laju pertumbuhan penduduk Kota Kendari yaitu masing-masing 11,17% untuk Kecamatan Kendari dan 7,3% Kecamatan Abeli dan 5,60 % Kecamatan Kendari Barat, sedangkan 7 (tujuh) kecamatan lainnya laju pertumbuhan penduduk dianggap konstan atau rata-rata diatas 2%.

1.2.2. Persebaran Penduduk

Persebaran penduduk Kota Kendari tahun 2007 sekarang terpusat di Kecamatan Kendari Barat yang dihuni 42.887 jiwa, menyusul Kecamatan Mandonga yang dihuni 36.443 jiwa. Penyebab utama terjadinya persebaran penduduk di dua kecamatan ini karena terjadi pergeseran kegiatan perekonomian Kota Kendari dengan semakin banyaknya sarana perekonomian yang dibangun.

Setelah ke-2 kecamatan di atas, persebaran penduduk yang paling banyak ada di Kecamatan Kendari dan Kadia masing-masing dihuni oleh 25.883 jiwa dan 28.825 jiwa.

Tabel 1.1 Jumlah penduduk Kota Kendari menurut Kecamatan Tahun 2006 dan Tahun 2007 (Dalam jiwa/km²)

Kecamatan	Luas (Km2)	Jmlh Pddk (jiwa)		Kepadatan (jiwa/km2)
		2006	2007	2006	2007
Mandonga	22,65	35.442	36.443	1.564,77	1.608,96
Poasia	52,52	18.972	19.987	361,23	371,44
Kendari	14,19	25.176	25.883	1.774,21	1.824,03
Baruga	41,68	12.630	12.987	303,02	311,59
Abeli	50,49	20.801	21.388	411,98	423,61
Kendari Barat	21,31	41.712	42.887	1.957,39	2.012,53
Puuwatu	42,70	22.567	23.204	528,50	543,42
Wua-wua	11,63	19.589	20.147	1.684,35	1.732,33
Kambu	28,75	19.651	20.205	683,51	702,78
kadia	9,97	28.046	28.825	2.813,04	2.891,17
Jumlah	295,89	244.586	251.477	826,61	849,90

Sumber : Kota Kendari Dalam Angka 2008, BPS

Gambar 1.2. Persentase Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan di Kota Kendari

1.2.3. Struktur Umur, Jenis Kelamin dan Keluarga

Struktur umur penduduk pada suatu daerah sangat ditentukan oleh perkembangan tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Oleh karena itu jika angka kelahiran pada suatu daerah cukup tinggi maka dapat mengakibatkan daerah tersebut tergolong sebagai daerah penduduk usia muda. Keadaan struktur umur penduduk di Kota Kendari menunjukkan bahwa pada Tahun 2007 sepertiga lebih jumlah penduduk yaitu 42,41% dari jumlah penduduk Kota Kendari atau sebanyak 106.653 jiwa adalah penduduk usia muda yang berumur di bawah 20 tahun. Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk dari hasil survey antar sensus 2007 adalah sejumlah 251.477 jiwa, terdiri dari 123.224 jiwa (49%) adalah laki-laki dan 128.253 jiwa (51%) adalah perempuan.

1.2.4. Ketenagakerjaan

Pembangunan Kota Kendari pada dasarnya adalah pembangunan manusia seutuhnya yang menempatkan penduduk pada peranan yang sangat penting baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan.

Agar program pembangunan yang dilaksanakan itu dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal perlu didukung oleh tersedianya informasi yang lengkap tentang ketenagakerjaan di Kota Kendari yang sangat penting sebagai dasar dalam menentukan perencanaan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan.

Gambaran yang akan di tampilkan sajian publikasi ini adalah penduduk yang bekerja, pencari kerja dan penduduk yang bekerja menurut jenis kegiatan, ketenagakerjaan tahun 2007 diketahui bahwa jumlah angkatan kerja penduduk Kota Kendari sebesar 73.549 jiwa, bukan angkatan kerja sebesar 52.190 jiwa, dan persentase pekerja terhadap angkatan kerja sebesar 85,11 % sedangkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk berusia 10 tahun ke atas sebesar 43,09 %

Data ketenagakerjaan menurut lapangan pekerjaan utama masyarakat Kota Kendari adalah sebagai berikut: (1) Pertanian 10.426 jiwa; (2) Pertambangan 0 jiwa; (3) Industri 5.806 jiwa; (4) Listrik, Gas dan Air 0 jiwa; (5) Konstruksi 13.992 jiwa; (6) Perdagangan 58.608 jiwa; (7) Keuangan 4.855 jiwa; (8) Transportasi dan Komunikasi 23.770 jiwa; (9) Jasa-Jasa 51.946 jiwa dan Lainya 1.286 jiwa.

1.3. Keadaan Sosial Ekonomi

1.3.1. Keadaan Ekonomi

Tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi yang dicapai suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, antara lain dapat dilhat dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB kita dapat melihat seperti; pendapatan regional, pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi regional.

Data dan informasi yang disajikan, selain merupakan evaluasi hasil pembangunan yang telah dicapai, juga akan menjadi dasar dalam menyusun konsep, strategi dan kebijaksanaan pembangunan pemerintah daerah yang akan ditempuh pada masa yang akan datang.

PDRB Kota Kendari Atas Dasar Konstan pada Tahun 2000 adalah sebesar Rp 848.208,75 berarti memberikan sumbangan sekitar 14,69 % terhadap pembentukan PDRB Sultra sebesar Rp.5.774.652,61 Tahun 2001 PDRB Kota Kendari sebesar Rp 980.125,60 memberikan kontribusi sekitar 16,16 % terhadap pembentukan PDRB Sultra.sebesar Rp. 6.063.985,85 Selanjutnya pada Tahun 2002 total PDRB Kota Kendari sebesar Rp 1.000.603,71 memberikan sumbangan sekitar 15,47% terhadap pembentukan PDRB Sultra.sebesar Rp. 6.468.061,84 Pada tahun 2003 total PDRB Kota Kendari sebesar Rp 1.066.985,13 memberi kontribusi sekitar 15,34% terhadap pembentukan PDRB Sultra,sebesar Rp. 6.957.662,46 sedangkan pada Tahun 2004 dari total PDRB Kota Kendari sebesar Rp 1.167.008,11 memberikan kontribusi sekitar 15,58% terhadap PDRB Sultra sebesar Rp. 7.470.831,73 dan pada tahun 2007 PDRB Kota Kendari atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 11.330.000

Bila mengamati laju pertumbuhan Kota Kendari dalam kurun waktu 2003 – 2006 pertumbuhan ekonomi Kota Kendari rata-rata 8,8 % pertahun. Dan pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi daerah ini mengalami sedikit perlambatan karena pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 7,46 % angka tersebut lebih tinggi dari angka Pemerintah Kota Kendari pertumbuhan eknomi secara nasional sebesar 6,32% walaupun sedikit lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi provinsi Sultra yang mencapai 7,96%.

Nilai nominal PDRB Kota Kendari tahun 2007, Rp.2,849 miliar. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dari Sembilan sector perekonomian, peranan sector pengangktan dan komunikasi terhadap pembentukan total nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kota Kendari tampak tetap yang terbesar , dan menunjukan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2003 peranan sector pengangkutan dan komunikasi sebesar 22,46 persen dari total nilai PDRB Kota Kendari dan pada tahun 2004 persentasenya sedikit menurun menjadi 22,04 persen atau turun 0,42 poin. Selanjutnya mengalami peningkatan 2,18 poin hingga menjadi 24,22 persen pada tahun 2005. Peranan sector tersebut terus meningkat menjadi 24,52 persen pada tahun 2006 dan tahun 2007 sebesar 25,68 persen.

Sumbangan terbesar terhadap pembentukan nilai tambah di sector pengaangkutan dan komunikasi tersebut, berasal dari sub sector angkutan jalan raya sebesar 20,08 persen terhadap total nilai PDRB dan kemudian menyusul sub sector komunikasi sebesar 3,27 persen. Sedangkan sub sector angkutan laut dan jasa penunjang angkutan diperkirakan hanya mampu memberikan peranan dengan porsi sekitar 0,78 persen dan 1,55 persen terhadap PDRB yang berarti peranan kedua sub sector ini relative konstan dalam tiga tahun terakhir.

Peranan besar kedua adalah sector perdagangan, hotel dan restoran dengan prsentase sebesar 19,67 persen kemudian diikuti oleh sector pertanian terbesar ketiga sekitar 17,18 persen dari total nilai PDRB Kota Kendari.sektor-sektor lain yang diperkirakan cukup tinggi peranannya pada tahun 2007, yaitu berturut-turut sector jasa-jasa 10,71 persen, sector keuangan 10,48 persen, sector industry 6,67 persen dan sektor konstruksi 6,50 persen, sektor listrik dan air minum 2,95 persen serta sektor penggalian peranannya adalah yang terrendah sebesar 0,18 persen.

Angka-angka tersebut di atas, menunjukan bahwa struktur ekonomi di daerah Kota Kendari telah mengarah pada keseimbangan, yaitu suatu sturktur yang dibutuhkan oleh suatu perekonomian daerah perkotaan.

Lebih dari itu perekonomian Kota Kendari cenderung menuju arah ekonomi modern, karena modernisasi suatu masyarakat cenderung memperbesar pengeluarannya pada kelompok sector tersier atau jasa-jasa (dalam pengelompokan sector-sektor ekonomi menjadi tiga kelompok sector ekonomi yaitu primer, sekunder dan tersier; Agricultur, Manufakturing dan Service). Indikasi tersebut dapat dilihat dengan semakin besarnya peranan sector tersier dari total PDRB dan terus menunjukan peningkatan dalam lima tahun terakhir. Peranan sector tersier pada tahun 2003 sebesar 61,45 persen dari total nilai PDRB meningkat menjadi 62,81 persen pada tahun 2004 atau naik 1,36 poin. Dan sampai tahun 2007, peranan sector tersier sebesar 66,52 persen, mengalami peningkatan 1,04 poin dari tahun sebelumnya. Sebaiknya peranan sector primer setiap tahunnya terus menunjukan penurunan dari sekitar 20,76 persen pada tahun 2003 menjadi 17,18 persen pada tahun 2007.

Tabel 1.4. Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB Kota Kendari ADH Konstan Tahun 2001-2004 (%)

Sektor	2002	2003	2004	2005	2006
1. Pertanian	18,63	17.42	16.81	16.82	15.76
2. Pertambangan dan Penggalian	0.20	0.19	0.20	0.20	0.20
3. Industri Pengolahan	8,97	8.75	8.57	8.34	7.98
4. Listrik dan Air minum	1.40	1.53	1.92	2.09	2.10
5. Konstruksi/Bangunan	7.75	7.29	7.08	7.25	7.28
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	19.47	19.83	19.64	19.48	18.65
7. Pengangkutan dan Komunikasi	23.76	24.17	24.06	24.31	24.61
8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5.55	7.59	9.16	9.29	11.38
9. Jasa-Jasa	13.87	13.23	12.56	12.26	12.06
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : PDRB Kota Kendari Tahun 2002 – 2006

Penyumbang tertinggi ke dua adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memberikan kontribusi 18,65 %. Selanjutnya sektor Pertanian menyumbangkan kontribusi sekitar 15,76 %. Sementara lima sektor ekonomi yang lain memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kota Kendari Tahun 2006 masing-masing di bawah 10%.

Salah satu tolok ukur untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu daerah dapat dilihat dari besarnya PDRB perkapita. Berdasarkan harga berlaku, PDRB perkapita Penduduk Kota Kendari pada tahun 2006 sebesar Rp.9.733.457,68 atau mengalami kenaikan sebesar 11,20 persen dari angka tahun sebelumnya yakni tahun 2005 yang mencapai Rp.8.753.216,77 peningkatan yang dicapai tahun 2006 lebih rendah jika dibanding dengan peningkatan PDRB per kapita Kota Kendari yang dicapai tahun 2005, sebesar 26,49 persen.

Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kendari dengan Sulawesi Tenggara selama tahun 1999 s.d 2003 adalah sebagai berikut:

1.3.2. Keadaan Sosial

Kebijaksanaan pokok dalam pembangunan di bidang kesejahteraan sosial ditujukan untuk mendorong peningkatan kesadaran, rasa tanggung jawab sosial, dan kemampuan golongan-golongan masyarakat tertentu guna mengatasi masalahmasalah yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat serta terwujudnya partisipasi mereka dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Dengan demikian diharapkan makin meningkatnya usaha-usaha pembangunan oleh masyarakat sendiri.

Usaha tersebut meliputi kegiatan di bidang pendidikan, agama, kesehatan, keluarga berencana, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial lainnya.

a. Tingkat Pendidikan

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasioanal dan RPJM Nasional serta RPJMD Kota Kendari, maka sasaran pembangunan pendidikan dititikberatkan pada peningkatan mutu dan perluasan kesempatan belajar di semua jenjang pendidikan, yaitu mulai dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi. Upaya peningkatan mutu pendidikan yang ingin dicapai tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan manusia seutuhnya. Sedangkan perluasan kesempatan belajar dimaksud agar penduduk usia sekolah yang setiap tahun mengalami peningkatan sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk untuk dapat memperoleh kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya.

Pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kota Kendari selama ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indikator yang dapat mengukur tingkat perkembangan pembangunan pendidikan di Kota Kendari seperti sekolah (banyaknya ruang belajar), guru dan murid, guru per sekolah, murid per sekolah, dan murid perguru. Data-data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Keadaan Sekolah, Guru dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Sekolah	Guru	Murid	Guru/ Sekolah	Murid/ Sekolah	Murid/ Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
TK 2005/2006 2006/2007 2007/2008	70 68 74	250 268 271	2874 2088 2797	3,37 3,94 6,77	41,06 30,71 37,80	11,50 7,79 10,32
SD 2005/2006 2006/2007 2007/2008	123 118 124	1,424 1,600 1,346	35,275 32,368 33,714	11,58 13,56 10,85	286.79 286,79 274,31	24.77 20,23 25,05
SLTP 2005/2006 2006/2007 2007/2008	26 38 38	677 939 1,062	9.154 11,244 13,396	26,04 24,71 27,94	352,08 295,89 352,53	13,52 11,97 12,61
SLTA 2005/2006 2006/2007 2007/2008	23 35 36	514 1,214 1,346	10,688 13,621 15,099	22,35 34,69 37,38	464,70 389,17 419,42	20,79 11,22 11,22

Sumber: Kota Kendari dalam angka tahun 2008

Gambar 1.3. Perkembangan Rasio Jumlah Guru Untuk Setiap Sekolah Di Kota Kendari dari Tahun 2005 – 2008

Gambar 1.3 menunjukkan rasio jumlah guru terhadap jumlah sekolah yang ada di Kota Kendari. Dari data tersebut terlihat bahwa rasio yang ada pada semua tingkatan pendidikan, dimulai dari TK,SD, SLTP dan SLTA sangat bervariasi. Pada tingkatan Taman Kanak-Kanak (TK), tiga tahun terakhir menunjukkan penurunan jumlah guru untuk setiap sekolah TK, adapun rata-rata jumlah guru dalam satu sekolah TK adalah 4 orang guru. Pada tingkatan SD, rasio guru/sekolah menunjukkan adanya peningkatan meskipun tidak signifikan, dan rata-rata jumlah guru dalam satu sekolah adalah 11 orang. Pada tingkatan SLTP, rasio guru/sekolah menunjukkan kecenderungan penurunan, dan rata-rata jumlah guru untuk setiap sekolah pada level SLTP sekitar 28 orang guru. Pada tingkatan SLTA, rasio guru/sekolah menunjukkan kecenderungan kenaikan yang tidak terlalu signifikan, rata-rata rasio jumlah guru untuk setiap sekolah pada level SLTA adalah 37 orang.

Gambar 1.4. Perkembangan Rasio Jumlah Murid Untuk Setiap Sekolah Di Kota Kendari dari Tahun 2005 – 2007

Gambar 1.4 menunjukkan rasio murid/ sekolah pada semua tingkatan sekolah. Rasio murid/sekolah pada level TK cenderung mengalami penurunan jumlah murid dalam suatu sekolah dengan rata-rata jumlah murid sebanyak 38 murid TK dalam satu sekolah pada tahun 2007. Rasio murid TK yang menurun diakibatkan oleh bertambahnya jumlah sekolah, namun seiring dengan hal tersebut juga terjadi penurunan jumlah murid. Pada tingkatan SD, rasio murid/sekolah cenderung menurun, dengan rata-rata jumlah murid SD dalam tahun 2005 satu sekolah sekitar 285 orang dan pada tahun 2007 satu sekolah sekitar 272 orang, hal ini disebabkan oleh jumlah sekolah yang bertambah dan jumlah murid cenderung meningkat namun peningkatannya relatif kecil. Pada tingkatan SLTP, rasio murid/sekolah cenderung meningkat, dengan jumlah murid dalam satu sekolah sekitar 353 orang siswa dari jumlah sekolah sebanyak 35 buah sekolah, namun jumlah siswa yang terdaftar cenderung mengalami penurunan. Pada tingka SLTA, rasio jumlah murid/sekolah mengalami peningkatan dengan jumlah murid pada satu sekolah sekitar 419 orang siswa. Secara umum terjadinya penurunan rasio jumlah siswa terhadap jumlah sekolah atau peningkatan rasio jumlah siswa disebabkan pilihan terhadap sekolah yang bervariatif dan juga adanya tidak memilih lagi bersekolah di Kota Kendari tetapi pada daerah lain, peningkatan jumlah usia sekolah khususnya pada sekolah lanjutan di perkirakan oleh beberapa akibat, antara lain; sarana dan prasarana pendidikan di Kota Kendari semakin membaik dan adanya beberapa kebijakan yang memudahkan orang untuk bersekolah di Kota Kendari serta masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah perbatasan lebih memilih Kota Kendari untuk melanjutkan pendidikan.

Tabel 1.3. Standar Pelayanan Minimum Rasio Murid Sekolah Pada Semua Tingkatan Sekolah

No.	Tingkatan Pendidikan	Kapasitas Maksimal	Kapasitas Terisi	Daya Tampung
1	TK	2 x 25 = 50 siswa	38	Baik
2	SD	6 x 40 =240 siswa	272	Cukup
3	SLTP	9 x 40 =360 siswa	353	Baik
4	SLTA	9 x 40 =360 siswa	419	Kurang

Sumber : Diolah dari Data Kota Kendari Dalam Angka Tahun 2007

Berdasarkan data sebagaimana terlihat pada Tabel 1.3 menunjukkan bahwa rasio murid-sekolah pada tingkat TK masih memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM), sedangkan pada tingkat pendidikan SD, SLTP dan SLTA menunjukkan nilai rasio yang sudah melebihi SPM, dengan asumsi 1 Ruang Kelas Belajar (RKB) dapat menampung murid/siswa sebanyak 40 orang.

Gambar 1.4a. Perkembangan Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Guru Di Kota Kendari dari Tahun 2002 – 2007

Jumlah murid yang ditangani oleh seorang guru pada semua tingkatan memiliki nilai rasio yang cukup baik, kecuali pada tingkatan SD, dimana jumlah siswa yang ditangani oleh seorang guru sebanyak 25 orang siswa pada tahun 2005, cenderung konstan selama kurun waktu tahun 2005/2006 hingga 2007/2008. Hal tersebut disebabkan oleh pertambahan jumlah murid SD sebanding dengan pertambahan jumlah guru.

b. Tingkat Kesehatan

Seperti yang diuraikan pada sector pendidikan pada sector kesehatan ini seperti yang di diamana hkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasioanal dan RPJM Nasional serta RPJMD Kota Kendari digariskan adalah mengusahakan kesempatan yang lebih luas bagi setiap warganya untuk mendapatkan derajad kesehatan yang sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang ada. Perbaikan pemeliharaan kesehatan masyarakat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kemampuan tenaga kerja bagi keperluan pembangunan, serta untuk meningkatkan terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang kesehatan di Kota Kendari tetap digiatkan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

Pada tahun 2007 fasilitas kesehatan yang ada di Kota Kendari berjumlah 46 unit, dengan rincian sebagai berikut: (1) Rumah Sakit 11 unit; (2) Puskesmas Induk 11 unit; (3) Pustu 20 unit; (4) Puskesmas plus 4 unit.

Pada tahun 2007 tenaga kesehatan yang ada di Kota Kendari berjumlah 530 orang, dengan rincian sebagai berikut: (1) dokter gigi 12 orang; (2) dokter umum 31 orang; (3) apoteker 4 orang; (4) S1 kesehatan lain 42 orang; (5) bidan 96 orang; (6) perawat 199 orang; (7) tenaga kesehatan lainnya 111 orang; (8) pekarya kesehatan 10 orang; dan (9) non kesehatan 44 orang.

c. Agama

Pembangunan di bidang keagama diarahkan untuk menciptakan keselarasan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan penciptanya serta dengan alam sekitarnya.

Pada tahun 2007 dari jumlah penduduk sebanyak 251.477 jiwa, di antaranya sebanyak 212.519 orang (92,46%) adalah pemeluk agama Islam, 4.715 orang (2,15%) adalah pemeluk agama Katholik, 8.897 orang (4,43%) adalah pemeluk agama Kristen Protestan, 1.481 orang (0,62%) adalah pemeluk agama Hindu, dan 696 orang (0,36%) pemeluk agama Budha. Untuk sarana peribadatan yang terbangun di Kota Kendari sebanyak 366 buah dengan rincian sebagai berikut: jumlah Mesjid sebanyak 284 buah, mushola sebanyak 54 buah, Gereja Katholik 19 buah, Gereja Protestan sebanyak 6 buah, dan Pura/Vihara sebanyak 3 buah.

d. Sistem Sosial

Dalam struktur pelapisan sosial, golongan yang paling dihormati adalah golongan bangsawan (anakia), menurut Lakebo dalam Ramadhan (2007:27) bahwa klasifikasi anakia terbagi atas:

a. Anakia Mbatola ialah mereka yang memegang tumpuk pimpinan dalam pemerintahan (kerajaan) yang berketurunan sangia (keturunan Dewa dari kayangan)

b. Anakia Wulaa atau Wulaa Motaha yang artinya emas 24 karat atau seorang bangsawan yang kedua bapak atau ibunya adalah keturunan bangsawan tulen.

c. Anakia Wisole ialah mereka yang berketurunan bangsawan tetapi telah mengalami krisis kewibawaan karena mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji, tidak mempunyai potensi ekonomi, miskin/melarat dan sebagainya.

d. Anakia Mbatua yaitu golongan bangsawan yang hanya ibu bapaknya memiliki keturunan bangsawan sedangkan ayahnya berasal dari golongan orang biasa/budak.

e. Anakia Ndia’asi yaitu seorang yang meskipun ayahnya seorang golongan bangsawan murni namun ia lahir dalam perkawinan yang tidak wajar (dihamili) dari ibu yang satatusnya hamba (budak) di dalam rumah raja/bangsawan atau ayahnya didalam rumah dan tidak dikawini secara resmi.

f. Anakia Sakara ialah mereka yang lahir dari ayah golongan keempat dengan golongan budak yang merdeka.

Khusus golongan menengah (golongan penghulu atau Tono Motu’o) mereka ini dalam sistem sosial masyarakat Tolaki dipandang tidak punya klasifikasi pembagian kelas seperti golongan anakia. Tetapi mereka ini mempunyai status pembagian keturunan kepemimpinan didalam struktur pemerintahan desa atau dalam misi-misi berat mewakili raja atau utusan kepercayaan raja dalam satu bidang pekerjaan yang memerlukan keberanian, ketangguhan atau ketegaran misalnya, termasuk golongan panglima perang, juru bicara, utusan raja dan sebagainya.

Adapun golongan ketiga (orang kebanyakan) golongan ini menurut Ramadhan (2007:28) terbagi atas enam golongan yakni:

a. Ndoni motu’o yaitu orang kebanyakan tetapi punya hubungan daran salah satu sisi orang tuannya dengan golongan penghulu.

b. Ata Wonua yaitu mereka yang diperbudak/dianggap termasuk golongan orang biasa karena ditawan oleh raja, jadi meskipun mereka negerinya mungkin dari golongan bangsawan

c. Ata Inoli yaitu mereka dibeli atau bayaran hutang dari seseorang raja terhadap raja lain.

d. Ata Mbinohua yaitu mereka yang diserahkan oleh seorang raja kepada sesama raja atas sebab-sebab tertentu misalnya kalah judi dan sebagainya.

e. Ulu Lausa yaitu mereka yang secara turun temurun menjadi pengabdi raja.

f. Toono Biasa yaitu mereka yang tidak termasuk salah satu golongan diatas maupun golongan menengah (orang kebanyakan) yang juga budak-budak.

e. Sejarah Singkat Kota Kendari

Terbentuknya Kota Kendari diawali dengan terbukanya Teluk Kendari menjadi pelabuhan bagi para pedagang, khususnya pedagang Bajo dan Bugis yang datang berdagang sekaligus bermukim di sekitar Teluk Kendari. Fenomena ini juga didukung oleh kondisi sosial politik dan keamanan di daerah asal kedua suku bangsa tersebut di kerajaan Luwu dan Kerajaan Bone.

Pada awal abad ke-19 sampai dengan kunjungan Vosmaer (seorang Belanda) pada tahun 1831, kendari merupakan tempat penimbunan barang (pelabuhan transito). Kegiatan perdagangan kebanyakan dilakukan oleh orang Bajo dan Bugis yang menampung hasil bumi dari pedalaman dan dari sekitar Teluk Tolo (Sulawesi Tengah). Barang-barang tersebut selanjutnya dikirim ke Makassar atau ke kawasan Barat Nusantara sampai ke Singapura.

Berita tertulis pertama Kota Kendari diperoleh dari tulisan Vosmaer (1839) yang mengunjungi Teluk Kendari untuk pertama kalinya pada tanggal 9 Mei 1831 dan membuat peta Teluk Kendari. Sejak itu Teluk Kendari dikenal dengan nama Vosmaer’s Baai (Teluk Vosmaer). Vosmaer kemudian mendirikan Lodge (Loji=kantor dagang) di sisi utara Teluk Kendari. Pada tahun 1832 Vosmaer mendirikan rumah untuk Raja Laiwoi bernama Tebau, yang sebelumnya bermukim di Lepo-lepo.

Mengacu pada informasi tersebut, maka Kota Kendari telah ada pada awal abad ke-19, dan secara resmi menjadi ibu kota Kerajaan Laiwoi pada tahun 1832, ditandai dengan pindahnya istana Kerajaan Laiwoi di sekitar Teluk Kendari; dengan demikian, Kota Kendari sebagai ibu kota sudah berusia sekitar 176 tahun, dan jauh sebelum itu telah ada perkembangan sejarah masyarakat di wilayah Kota Kendari sekarang ini.

Kota kendari dalam berbagai dimensi dapat dikatakan sudah cukup tua. Hal didasarkan pada beberapa sumber baik secara lisan maupun dokumentasi. Jika Kota Kendari dilihat dari fungsinya, maka dapat disebut sebagai kota dagang, kota pelabuhan, dan kota pusat kerajaan. Kota Kendari sebagai kota dagang merupakan fungsi yang tertua baik sumber lisan dari pelayar Bugis dan Bajo maupun dalam Lontara’ Bajo, dan sumber penulis Belanda (Vosmaer,1839) dan penulis Inggris (Heeren, 1972) menyatakan bahwa para pelayar Bugis dan Bajo telah melakukan aktivitas perdagangan di Teluk Kendari pada akhir abad ke-18 ditunjukkan adanya pemukiman kedua etnis tersebut disekitar Teluk Kendari pada awal abad ke-19. Sebagai fungsi kota pelabuhan dapat dikatakan pada awal abad ke-19, menyusul fungsi Kota Kendari sebagai kota pusat Kerajaan Laiwoi pada tahun 1832 ketika dibangunnya istana raja di sekitar Teluk Kendari.

Pada waktu Mokole Konawe Lakidende wafat maka Tebau Sapati RanomeEto sudah mengaggap diri sebagai kerajaan sendiri lepas dari kerajaan konawe, dan sejak itu pula Tebau Sapati RanameEto mengadakan hubungan dengan pihak belanda yang kemudian pada waktu belanda datang di wilayah RanomeEto diadakanlah perjanjian dengan Belanda di tahun 1858 yang ditanda tangani oleh ”Lamanggu raja Laiwoi” dan di pihak belanda ditandatangani oleh A.A. Devries atas nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dan di tahun 1906 pelabuhan Kendari yang dulunya dikenal dengan nama ”Kampung Bajo” dibuka untuk kapal-kapal Belanda. Dengan demikian mengalirlah pedagang-pedagang Tiong Hoa datang ke Kendari. Perhubungan jalan mulai dibangun sampai kepedalaman. Raja diberi gelar Raja Van Laiwoi dan rakyat mulai di resetle membuat perkampungan dipinggir jalan raya. Kendari berangsur-angsur dibangun jadi kota dan tempat-tempat kedudukan district Hoofd.

Kota Kendari dimasa Pemerintahan kolonial Belanda merupakan ibukota kewedanaan dan ibukota onder Afdeling Laiwoi yang luas wilayahnya pada masa itu kurang lebih 31,420 km2. Sejalan dengan dinamika perkembangan sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan laut antar pulau, maka kendari terus tumbuh menjadi ibukota Kabupaten dan masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dengan keluarnya Undang-undang nomor 13 tahun 1964 terbentuklah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kendari ditetapkan sebagai ibukota Provinsi yang terdiri dari 2 (dua) wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Kendari dan Kecamatan Mandonga dengan luas wilayah 76,760 km2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1978 Kota Kendari ditetapkan menjadi Kota Administratif yang meliputi 3 (tiga) wilayah Kecamatan dengan luas wilayah 187,990 km2 yang meliputi Kecamatan Kendari, Kecamatan Mandonga dan Kecamatan Poasia.
Selama terbentuknya Kota Kendari, berturut-turut menjadi Walikota sebagai berikut :

No	Wali Kota Yang Memerintah		Tahun Pemerintahan
1	H. MANSYUR PAMADENG		Tahun 1978 - 1979
2	Drs. H.M. ANTERO HAMRA		Tahun 1980 - 1985
3	Drs. H. ANAS BUNGGASI		Tahun 1985 – 1988
4	H. ANDY MANILEP	Pelaksana Tugas	Tahun 1988 – 1991
5	Drs. A. KAHARUDDIN	Pelaksana Tugas	Tahun 1991 – 1992
6	Drs. USMAN SABARA	Pelaksana Tugas	Tahun 1993 – 1995
7	Drs. H. LM. SALIHIN SABORA		Tahun 1993 – 1995
8	Kol. (Inf) A. RASYID HAMZAH	Pelaksana Tugas	Tahun 1995

Melalui perjuangan panjang dan tekad warga kota untuk merubah status kota administratif menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai daerah otonom, maka dengan keluarnya undang-undang No. 6 tahun 1995 tanggal 3 Agustus 1995 Kota Administratif Kendari ditetapkan menjadi Kotamadya Dati II Kendari yang diresmikan oleh Bapak Mentri Dalam Negeri pada tanggal 27 September 1995 dan tanggal ini pula ditetapkan sebagai hari lahirnya Kotamadya Dati II Kendari.

Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari, maka sebagai Walikotamadya KDH Tk.II Kendari, berturut-turut : (1) Drs. LASJKAR KOEDOES Pj. Walikotamadya KDH Tk. II Kendari sejak 20 September 1995 sampai 27 September 1996 Ketua DPRD Bapak Letkol (Laut) SOEKARNO, SH dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 20 orang. (2) Drs. H. MASYHUR MASIE ABUNAWAS, Walikota Kendari mulai 27 September 1996 - tahun 2001 sebagai ketua DPRD-nya Letkol (Laut) SOEKARNO, SH

Hasil PEMILU Tahun 1999 menetapkan sebagai Ketua DPRD terpilih adalah Bapak H. HAERUDDIN PONDIU dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 25 orang. Drs. H. A. KAHARUDDIN, Pj Walikota Kendari Tahun 2002, Drs. H. MASYHUR MASIE ABUNAWAS, M.Si, Walikota Kendari dan Ir. ANDI MUSAKKIR MUSTAFA, MM sebagai Wakil Walikota mulai tahun 2002 – 2007 dan dari hasil PEMILU tahun 2003 menetapkan sebagai Ketua DPRD Bapak BACHRUN KONGGOASA dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 30 orang.
Ir. H. ASRUN, M. Eng. Sc. sebagai Walikota dan H. MUSADAR MAPPASOMBA, SP., MP. Wakil Walikota Kendari periode 2007-2012 yang dilantik pada tanggal 8 Oktober 2007 oleh Gubernur atas nama Mendagri.

Sejak Kota Kendari mulai dikenal sejak itu pula dimulai pembangunan secara bertahap sesuai dengan kondisi waktu itu hal ini tentunya tidak luput dari perkembangan penduduk dan dinamika pembangunan yang dibuktikan dengan adanya pemekaran wilayah mulai dari luas 31,420 Km2 sampai luas 295,89 Km2.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Maka istilah Dati II dan Kotamadya berubah menjadi Kabupaten/Kota.

Kota Kendari hingga saat ini telah mempunyai 10 (sepuluh) Wilayah Kecamatan dan 64 Kelurahan, Jumlah penduduk Kota Kendari Tahun 2006 berjumlah kurang lebih 244.586 jiwa terdiri 119.529 jiwa laki-laki dan 125.057 jiwa perempuan dengan tingkat pertumbuhan Ekonomi tahun 2006 mencapai 7,64%. Kota Kendari didiami oleh 4 kelompok suku besar yaitu Tolaki, Muna, Buton, Bugis-Makassar, namun yang unik bahwa semua etnis yang ada diwilayah Indonesia dapat dijumpai di Kota Kendari.

Heterogenitas masyarakat yang sangat membanggakan adalah masyarakatnya selalu ingin hidup berdampingan dengan damai menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga stabilitas daerah tetap terjaga dengan baik; hal ini merupakan modal dasar untuk melakukan pembangunan demi kemajuan dan perkembangan kota dimasa sekarang dan yang akan datang.

Untuk mengantisipasi kemajuan perkembangan pembangunan, Pemerintah Kota bersama masyarakat membangun Visi Kota Kendari kedepan yaitu: ”MEWUJUDKAN KOTA KENDARI TAHUN 2020 SEBAGAI KOTA DALAM TAMAN YANG BERTAKWA, MAJU, DEMOKRATIS, MANDIRI DAN SEJAHTERA”. ”KOTA YANG MAJU”, artinya Kota ini harus dapat berkembang sejajar dengan kota-kota lain dalam konteks paradigma yang berlaku, kondisi sosial, ekonomi dan budayanya yang maju, tetapi lingkungan fisik juga terpelihara dengan baik, ”DEMOKRATIS” berarti kota yang dapat menerima perbedaan, mengembangkan keterbukaan, mendorong partisipasi masyarakat serta memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk megembangkan potensi dirinya, serta pemerintahan yang dapat mengakomodir segala permasalahan dan persoalan yang ada dalam wilayahnya.

”MANDIRI” berarti kota ini tidak berdiri sendiri dan kerjasama atau kemitraan baik interen maupun eksteren. Diantara komponen warga kota dapat mengembangkan kemitraan, begitu juga kemitraan dengan kota-kota lain.

”SEJAHTERA”, bahwa kota ini harus dapat memberikan kesejahteraan bagi warganya baik secara lahir maupun batin. Untuk mendukung visi kota, maka visi yang akan diemban adalah ”(1) misi lingkungan (2) misi sosial kemasyrakatan (3) misi pelayanan (4) misi perekonomian (5) misi profesionalisme aparat dan (6) misi kepemerintahan yang baik (Good Governance)”.

Kemudian misi tersebut diimplementasikan kedalam 3 (tiga) strategi pendekatan yang meliputi; (1) Peningkatan kualitas SDM, yang meliputi aspek head, heart, dan hand.(2) Catur Bina, yang meliputi bina spiritual, bina sosial ekonomi, bina fisik/lingkungan, dan bina kamtibmas (3) Peningkatan Daya Saing Kota, meliputi aspek ethics and law enforcement, employment, environment, equity and engegement.

Sumber: Hasil Penelitian ARDANSYAH TODING Di Kendari Mengenai Dampak Perkembangan Fisik Kota Terhadap Perekonomian Masyarakat