Dampak Perkembangan Fisik Kota Kendari Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat 1992-2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk suatu kota memegang peranan yang sangat penting dalam setiap kajian studi perkotaan. Hal itu disebabkan karena perkembangan penduduk kota baik yang menyangkut kuantitas maupun kualitas merupakan faktor utama dari eksistensi kota itu sendiri. Komponen demografis seperti kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk akan mempengaruhi pertumbuhan kota. Sementara itu, struktur penduduk kota yang meliputi umur dan jenis kelamin, jumlah dan kepadatan penduduk, tingkat pendidikan serta struktur ekonomi (pekerjaan dan pendapatan) berperan dalam terciptanya dinamika pertumbuhan kota di Indonesia.

Pembangunan di Indonesia terus mengalami dinamika dan menghadapi tantangan yang berbeda antarperiode waktu. Berakhirnya era perang dingin menyebabkan perubahan yang berarti pada strategi pembangunan bangsa-bangsa di dunia, ditandai dengan kemunculan era globalisasi dan menjadi suatu perubahan eksternal yang harus dihadapi saat ini. Secara internal, perubahan strategi pembangunan muncul sebagai dampak dari pemberlakuan otonomi daerah. Dengan dua perubahan kondisi eksternal dan internal tersebut, maka dibutuhkan strategi pembangunan yang mampu membawa Indonesia pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih tinggi, dan hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar penting untuk mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat. Ekonomi selalu berbicara pada tiga konsep penting yang saling terkait, yaitu keterbatasan sumberdaya dan pengambilan keputusan ekonomi, yang dapat menyebabkan tercapainya kesejahteraan rakyat secara optimal. Pertanyaan selanjutnya ialah mengapa kesejahteraan rakyat? Jawabannya sederhana: karena pembangunan tidak akan ada artinya tanpa rakyat. Pembangunan tidak mungkin dilaksanakan tanpa rakyat dan pembangunan memang ditujukan untuk rakyat. Seperti yang kita ketahui, salah satu syarat terpenting di dalam pembentukan suatu negara ialah penduduk. Sudah jelas bahwa manusia merupakan faktor utama dalam pembangunan. Kini proses pembangunan suatu bangsa tidak lagi dapat dipahami secara terbatas pada pertumbuhan ekonomi semata, namun harus pula memuat di dalamnya proses pembangunan manusia (Nanga, 2001:43).

Urbanisasi merupakan salah satu aspek migrasi yang akan mempengaruhi proporsi penduduk perkotaan. Todaro (2000:12) menyatakan bahwa munculnya urbanisasi yang berlebihan di suatu negara dipicu oleh pesatnya pertumbuhan penduduk yang didukung oleh menurunnya angka kematian serta adanya kebijakan pemerintah yang cenderung bisa ke kota. Moowaw dan Shatter (1996:8) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa meningkatnya arus urbanisasi disebabkan oleh meningkatnya pendapatan perkapita, rasio ekspor terhadap GDP, tingkat melek huruf, rasio tenaga kerja sektor industri, serta menurunnya rasio tenaga kerja sektor pertanian. Akan tetapi banyak penelitian yang menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan migrasi adalah faktor ekonomi (Sjaaftaad, 1962:52).

Tingginya perkembangan penduduk kota terutama disebabkan migrasi yang dilakukan oleh penduduk pedesaan, dan kepadatan penduduk yang berlebihan pada beberapa bagian kota merupakan masalah utama yang dihadapi kota-kota di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pertumbuhan kota yang tidak seimbang di Indonesia berkaitan dengan upaya program-program pembangunan kota yang dilaksanakan menjadi kurang efektif karena asumsi dan sasaran dalam perencanaan kota seringkali tertinggal oleh perkembangan penduduk yang terjadi. Selain perkembangan penduduk tersebut, pertumbuhan ekonomi yang pesat sangat dipengaruhi oleh perkembangan fisik suatu perkotaan.

Prestasi pertumbuhan ekonomi harus lebih ditingkatkan, karena dengan pertumbuhan ekonomi inilah akan dapat mengatasi berbagai permasalahan seperti pengurangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, pemerataan dan peningkatan taraf hidup rakyat yang salah satunya dilakukan melalui tata ruang daerah (pembangunan fisik perkotaan). Dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial (Todaro, 2000:15).

Dengan lajunya kegiatan pembangunan tersebut maka dengan sendirinya dana yang diperlukan guna pembiayaan tersebut akan semakin bertambah pula. Oleh karena itu, penganggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah perlu ditata dalam suatu sistem anggaran yang mampu meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah, baik tugas umum pemerintah maupun tugas pembangunan. Pengganggaran rutin dan pembangunan perlu lebih diserasikan serta dimantapkan menurut penganggaran yang berlanjut, bertahap dan makin meningkat dengan orientasi hasil guna yang maksimal.

Saat ini, perekonomian Kota Kendari khususnya dan Sulawesi Tenggara pada umumnya masih dalam tahap pemulihan, dimana sektor swasta belum bisa berharap untuk berperan lebih banyak dalam menggerakkan investasi karena masih sibuk membenahi diri dan merekruisasi kewajibannya, sementara dunia perbankan juga masih membutuhkan waktu untuk bisa pulih seperti sediakala dan daya beli masyarakat pun masih belum kembali.

Dalam keadaan perekonomian yang demikian adalah sesuatu yang sangat wajar jika harapan bertumpuk pada pemerintah dan APBD harus berfungsi sebagai simulator. Oleh karena itu, APBD harus mampu untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dengan menggunakan skala prioritas untuk berbagai sektor yang dianggap mampu menggerakkan perekonomian masyarakat seperti sektor yang memberikan peluang kerja yang besar atau mampu menggerakkan ekspor daerah.

Pada awal pembangunan, aktivitas penduduk Kota Kendari adalah di Teluk Kendari dengan menggunakan alat transportasi laut. Awal perkembangan Kota Kendari di mulai di Kampung Kandai atau yang sekarang dikenal dengan Kelurahan Kandai. Sejak saat itu, Kota Kendari tumbuh menjadi sebuah kota pantai yang muncul dari perkampungan yang didiami Suku Bajo dan Suku Bugis dengan aktivitas mereka sebagai nelayan. Kota Kendari pada saat itu hanya meliputi wilayah sebelah Utara dan berbatasan dengan pegunungan. Pada tahun 1912, Kota Kendari semakin diperluas secara bertahap hingga mencapai daerah Kemaraya dan selanjutnya berkembang menjadi daerah Mandonga dan Wua-Wua. Perkembangan tersebut diiringi dengan pembangunan sarana dan prasarana, seperti sarana transportasi dan sarana pemerintahan khususnya perkembangan fisik yang ada di Kota Kendari. Perkembangan ini didasari oleh tingkat perekonomian masyarakat di Kota Kendari yang setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari nilai PDRB di berbagai sektor yang ada di Kota Kendari setiap tahunnya.

Pertumbuhan ekonomi Kota Kendari yang diraih pada periode tertentu yang dicerminkan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, pertumbuhannya cenderung berfluktuasi. Artinya perekonomian Kota Kendari pada periode tertentu mencapai angka pertumbuhan yang lebih besar, namun pada periode berikutnya memperoleh angka pertumbuhan yang lebih kecil dari sebelumnya. Nilai PDRB selama kurun 5 tahun terakhir (tahun 2000 – 2004) mengalami fluktuasi. Untuk lebih jelasnya PDRB sektor pertanian selama kurun 5 tahun terakhir (tahun 2000 – 2004) Kota Kendari Tenggara disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai PDRB Kota Kendari Tahun 2000 – 2004.

No.	Tahun	Nilai PDRB (Rp.)	Pertumbuhan (%)
1 2 3 4 5	2000 2001 2002 2003 2004	2.162.886.758 2.278.976.281 2.444.320.640 2.594.701.378 2.790.070.059	4,54 5,37 7,26 6,15 7,53

Sumber : BPS Sultra (2008)

Di masa mendatang, prestasi pertumbuhan ekonomi harus lebih ditingkatkan, karena dengan pertumbuhan ekonomi inilah akan dapat mengatasi berbagai permasalahan seperti pengurangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, pemerataan dan peningkatan taraf hidup rakyat. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.

Dengan lajunya kegiatan pembangunan tersebut maka dengan sendirinya dana yang diperlukan guna pembiayaan tersebut akan semakin bertambah pula. Oleh karena itu, penganggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah perlu ditata dalam suatu sistem anggaran yang mampu meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah, baik tugas umum pemerintah maupun tugas pembangunan. Pengganggaran rutin dan pembangunan perlu lebih diserasikan serta dimantapkan menurut penganggaran yang berlanjut, bertahap dan makin meningkat dengan orientasi hasil guna yang maksimal.

Oleh karena itu, agar bisa menjadi input dan dasar pertimbangan bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam mengatasi pertumbuhan ekonomi yang rendah sehingga terjadi perkembangan fisik kota lebih baik lagi, maka perlu studi yang mendalam khususnya tentang dampak perkembangan fisik Kota Kendari Tahun 2000-2008 terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Kendari.

Penulis Ardansyah T. 17 september 1985, Molawe Konawe Utara