PENDAHULUAN
Manusia pada dasarnya tidak dapat melepaskan diri dari sejarah, sebab sejarah merupakan petunjuk dalam menyongsong kehidupan sekarang dan kehidupan akan datang. Sejarah membantu dalam memahami dan merekonstruksi peristiwa. Peristiwa yang terjadi pada masa lampau baik secara individual maupun kolektif, yang kemudian dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan di masa kini.
Bangsa besar adalah bangsa yang dapat memahami sejarahnya sendiri karena tanpa memahami sejarahnya bangsa tersebut menjadi bangsa yang kerdil, sehingga tidak mungkin dapat berkembang maju menjadi besar. Oleh karena itu, pemahaman dan kesadaran sejarah perlu mendapat perhatian serius dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dalam perspektif kesejarahan, pembangunan disegala bidang kehidupan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan, merupakan mata rantai perjalanan sejarah bangsa indonesia pada masa lampau. Dengan demikian, pembangunan yang tengah dilaksanakan itu merupakan rangkaian perjalanan masa lampau dari bangsa kita yang bukan hampa akan nilai-nilai sejarah. Kitapun diperhadapkan dengan realitas kehidupan masa lampau yang dapat dipersaksikan hingga masa kini perlu kiranya diungkapakan secara jelas melalui penelitian ilmiah. Oleh karena itu, kehadiran ilmu sejarah sangat penting untuk mengungkapkan dan menuntun pemahaman kita tentang berbagai aktivitas manusia baik dari segi ekonomi, sosial-budaya dan segi politik maupun pertahanan keamanan.
Khusus bidang pertahanan dan keamanan sebagai unsur penting dalam perkembangan kehidupan suatu masyarakat manusia, baik secara individual maupun secara kolektif. Hal ini merupakan salah satu segi kehidupan manusia yang perlu dikaji ulang agar diperoleh pengetahuan tentang berbagai usaha menangkal berbagai serangan, tantangan dan hambatan yang dapat mengacaukan kehidupan masyarakat.
Sudah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa setiap orang selalu berusaha untuk melindungi diri demikian pula suatu bangsa, negara maupun kerajaan pada masa lampau, selalu berusaha mempertahankan diri dengan sistem pertahanan dan keamanan yang sebaik-baiknya.
Dalam upaya mempertahakan diri tersebut maka setiap bangsa, negara atau kerajaan di dunia ini tentu saja akan mempunyai pola sistem pertahanan dan keamanan yang berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi geografis dan karakter pimpinan yang sedang memegang tampuk pemerintahan.
Demikian pula Bangsa Indonesia dengan sistem pertahanan dan keamanan yang dikembangkannya mempunyai perbedaan yang mencolok dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dalam uapaya memperkuat sistem pertahanan dan keamanan khususnya dalam menangkal musuh atau serangan bangsa lain, maka bangsa Indonesia sangat memperhatikan kondisi geografis disamping kekuatan-kekuatan lain yang kesemuanya terwujud dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta.
Dengan latar belakang kebesaran dan kejayaan yang pernah diraih oleh Kerajaan tersebut, dan sebagai suatu episode dalam mata rantai sejarah masa lalu Nusantara, maka sudah tentu kronologis peristiwa maupun Kerajaan tersebut sangat penting diungkapkan keberadaannya dan keterkaitannya dengan Sejarah Nasional, teristimewa dalam kaitannya dengan soal peranan dan nilai-nilai kepemimpinan dari para pemimpinnya. Nilai-nilai kepemimpinan dan kesejarahan lainnya dari para pemeran sejarah Kerajaan tersebut terasa penting untuk diangkat kepermukaan khususnya kerajaan Konawe. Sejarah Kerajaan Konawe beserta para tokoh-tokoh pemerannya telah banyak diungkapkan oleh penulis Sejarah Lokal di daerah ini, namun upaya-upaya tersebut masih perlu untuk ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas penelitiannya.
Salah satu aspek kesejarahan Kerajaan Konawe yang nampaknya masih perlu untuk ditingkatkan intensitas penelitiannya adalah peranan dari segi-segi kepemimpinan dari beberapa tokoh legendaris Kerajaan Konawe lainnya selain seperti Raja Tebawo dan Raja Lakidende sedang diketahui tokoh-tokoh tersebut sangat besar fungsi dan peranan mereka dalam mendukung keberhasilan Raja dalam memimpin Kerajaan.
Telah banyak dikemukakan para peneliti sebelumnya bahwa sewaktu Raja Tebawo memerintah dikerajaan Konawe, menggunakan struktur Siwole Mbatohuu, O’Pitu Dula Batu, artinya ia membagi seluruh wilayah Kerajaan Konawe ke dalam 4 (empat) bagian wilayah besar yang berbentuk sebagai Talam bersegi/berisi empat (Siwole Mbatohu) dan menetapkan 7 (tujuh) orang anggota Dewan Penasihat/pertimbangan Adat Kerajaan (O’Pitu Dula Batu), sebagai pemegang kekuasaan kedaulatan tertinggi kerajaan, semacam MPR dimasa sekarang ini.
Keempat wilayah besar yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Tambo I’losoano Oleo (wilayah gerbang Timur) Kerajaan Konawe, yang disebut Ranomeeto, yang berkedudukan di Pu’ubopondi/Ranomeeto, dengan Rajanya yang pertama, di jabat oleh Sorumba, dengan gelar Sapati
2. Tambo Itepuliano Oleo, (wilayah gerbang Barat) Kerajaan Konawe, yang disebut Latoma, berkedudukan di Wawolatoma, dengan Rajanya yang pertama dijabat oleh Buburanda, dengan gelar Sabandara.
3. Bharata I’Hana (wilayah kanan Kerajaan Konawe yang disebut O ‘Una) berkedudukan di Tongauna, dengan Rajanya yang pertama dijabat oleh Paluwu, dengan gelar Ponggawa.
4. Bharata I’Moeri (wilayah kiri di Kerajaan Konawe,yang disebut Asaki) berkedudukan di Lambuya dengan Rajanya yang pertama dijabat oleh Taridala, tetapi kerana Taridala 6 bulan diangkat menjadi Kapita Anamolepo (Panglima Angkatan Darat Kerajaan Konawe), maka jabatan tesebut diserahkan kepada sepupu sekalinya Togala, tetapi yang menjalankan tugas tersebut sehari-hari karena Togala sudah berusia lanjut adalah anaknya yang masih muda, bernama Mbanahi, dengan gelar I’Nowa (anak yang disanjung-sanjung) (Mokodompit dan Tamburaka, 1998: 14-15).
Hal ini dapat pula dilihat dalam cara Raja Tebawo membentuk/menyusun badan-badan organisasi pemerintahannya yakni membagi susunan tingkatan pemerintahan Kerajaan Konawe, dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu:
1. Tingkatan pemerintah pusat, yang dipimpin oleh Raja (Mokole) sebagai kepala Negara
2. Tingkatan wilayah O’Tobu (semacam daerah kecamatan sekarang) yang dipimpin oleh seorang Kepala Wilayah yang disebut Pu’tobu
3. Tingkatan wilayah pemerintahan O’Napo atau O’Kambo (semacam desa/kelurahan sekarang) yang dipimpin oleh seorang “Toono Motu’o” (semacam kepala desa sekarang)
Pitu Dula Batu artinya 7 Mentri Kabinet, Dewan Pemerintahan Mokole masing-masing adalah:
1. Sulemandara (Perdana Mentri) bernama Kalenggo berkedudukan di Puosu
2. Tutuwi Motaha (Mentri Pertahanan) bernama Pakandeate berkedudukan di Anggaberi
3. Tusa Wuta (Mentri Pertanian) bernama Latuo/Sarunggiha berkedudukan di Kasipute.
4. Petumbu Lara Dati (Mentri Kehakiman) bernama Lakarama berkedudukan di Tudaone/Konawe.
5. Bitekinalumbi (Mentri Penerangan) bernama Ambemali berkedudukan di Kasipute.
6. Kapita Ana Molepo (Mentri Panglima Angkatan Darat) bernama Taridala berkedudukan di Uepai.
7. Kapita Lau (Menteri Panglima Angkatan Laut) bernama Haribau berkedudukan di Sampara.
Bahwa dengan melihat salah satu peranan dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang dicontohkan diatas dan mempertimbangkan pula berbagai informasi tentang aspek-aspek kepemimpinan legendaris yang diperoleh melalui para penutur sejarah Tradisional orang Tolaki yang selama ini belum banyak diungkapkan secara utuh.
DAFTAR PUSTAKA
Daldjuni, N. 1992. Geografi Kesejarahan (Peradaban Dunia). Bandung: PT. Alumni Bandung
Gatrima. 2000. Peranan Taridala Sebagai Kapita Ana Molepo atau Panglima Angkatan Darat pada Masa Pemerintahan Raja Tebawo di Kerajaan Konawe (1602-1668). Skripsi FKIP Unhalu. Kendari
Horton, Paul B. dan Hunt Chester L. 1999. Sosiologi. Jilid I Edisi ke-6. Penerjemah; Aminuddin Ram dan Tita Sobari. Jakarta: Erlangga.
http://www.scribd.com/doc/16636962/1-Pengertian-Peranan-Sosial. Diakses, 23-10-2010
http://id.shvong.com/humanities/theory-critism/2025065-pengertian-kepemimpinan/. Diakses, 23-10-2010
http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2009/03/pengertian-etika-peranan-dan.html. Diakses, 23-10-2010
Kartodirdjo, Sartono. 1986. Kepemimipinan Dalam Dimensi Sosial. Jakarta.
Koentjaraningrat. 1991. Pemimipin Dalam Organisasi. Politea. Jakarta.
Laosong Abdul Kadir.1996. Peranan Barata Lohia Terhadap Kerajaan Muna. Skripsi FKIP Unhalu. Kendari
Mokodompit, H.E.A. dan Rustam E. Tamburaka. 1998. Pokok-Pokok Pikiran Tentang Latar Belakang Sejarah Penggantian Nama Kabupaten/Dati II Kendari Menjadi Kabupaten/Dati II Konawe. Makalah disajikan Pada Sarasehan/Temu Adat/Rapat Paripurna DPRD TK. II Kabupaten Kendari di Unaaha.
Pamudji. 1996. Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia. Jakarta.
Robbins, Stephen P.. 1996. Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi. Alih bahasa; Hadyana Pujaatmaka. Jakarta: PT Prenhallindo.
Sjamsuddin, Helius dan Ismaun. 1996. Pengantar Ilmu Sejarah. Jakarta: Depdikbud, Dirjen Pendidikan Tinggi bekerjasama dengan Proyek Pendidikan Tenaga Akademik.
Soekanto, Soerjono. 1984. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta
Wa Hayati. 2006. Peranan Sultan Dayanu Ikhsanuddin Dalam Pembinaan Sosial, Politik, Agama Dan Budaya Masyrakat Di Kesultanan Buton (1597-1631). Skripsi FKIP Unhalu. Kendari
Wirutomo. 1992. Peranan yang Perlu di Tampilkan Pemimpin. Jakarta: CV. Rajawali.
(Proposal ini adalah tulisan Teman saya NURLUPIANA B. mahasiswa prodi sejarah angkatan 2007)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar